 |
| Anggota DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha. |
SEPUTARTERKINI.COM | BATAM : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Utusan Sarumaha akhirnya menemui para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Batam, Rabu (13/4/2022).
Dihadapan mahasiswa yang tergabung didalam Kelompok Cipayung Plus Kota Batam, dia menyampaikan permohonan maaf mewakili pimpinan DPRD Batam, yang belum bisa menemui para mahasiswa dikarenakan sedang melakukan Rapat Paripurna.
"Saya mewakili pimpinan DPRD Batam menyampaikan permohonan maaf belum bisa menemui rekan-rekan mahasiswa dikarenakan sedang mengikuti Rapat Paripurna," ujar Utusan di kantor DPRD Kota Batam.
Dikatakannya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut adalah merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
Maka dari itu, pihaknya akan tetap menyampaikan aspirasi itu kepada pimpinan DPRD Batam, untuk ditelaah terlebih dahulu sebelum mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Kemudian, tindak lanjut daripada aspirasi masyarakat itu, pihaknya di DPRD Kota Batam akan berkirim surat kepada Pemerintah Provinsi Kepri, dengan harapan pemerintah provinsi bisa meneruskannya kepada pemerintah pusat.
"Harapan kami dalam penyampaian aspirasi ini tetap berjalan dengan baik dan kondusif, dan tetap sama-sama kita menjaga keamanan dan kenyamanan Batam yang kita cintai ini," harapnya.
Masih menurut Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Batam menambahkan ada beberapa point yang menjadi catatan dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Pertama, mahasiswa tersebut menolak kenaikan pajak PPN. Kemudian mereka juga menolak kenaikan harga BBM.
Catatan selanjutnya yakni meminta pemerintah mengawal stabilitas harga bahan pokok. Dan, catatan terakhir yakni mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap tegas mencopot Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Lanjutnya, dari semua point yang disampaikan itu rata-rata keputusannya menjadi domain dari pemerintah pusat.
"Apapun nanti yang menjadi keputusan dari pemerintah pusat, kami sebagai representatif pemerintah di daerah akan tunduk dan patuh terhadap keputusan itu," pungkasnya. (F)